SAMBUTAN DIREKTUR

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA 
PT. CAHAYA UNGGUL JAYA 

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

PT Cahaya Unggul Jaya(Persero) mengemban misi dari pemerintah maupun swasta untuk Pengadaan dan penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tujuannya adalah untuk menambah percepatan volume KPR di Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembuatan perumahan sehingga terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah bawah. Kegiatan pengaliran dana dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu memfasilitasi program sekuritisasi bagi penyalur KPR, serta menyediakan fasilitas pembiayaan kepada penyalur KPR dengan sumber dana dari penerbitan surat utang. Kedua program tersebut merupakan kegiatan utama Perseroan.
TANTANGAN DAN KENDALA-KENDALA DI 2018

Sepanjang tahun 2017, kondisi perekonomian global masih diwarnai sejumlah tantangan. Kemenangan kubu Brexit melalui referendum di Inggris, yang menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa, mengejutkan banyak pihak. Volatilitas di pasar keuangan langsung meningkat sebagai respon terhadap situasi geopolitik di kawasan Eropa tersebut.
Volatilitas di pasar keuangan global juga semakin bergejolak akibat ketidakpastian rencana kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, Fed Fund Rate. Kepastian itu baru datang pada akhir tahun, yaitu Desember 2016 bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), memutuskan untuk menaikkan suku bunga 25 basis poin.
Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, risiko yang terjadi di pasar global tersebut ikut memberikan pengaruh terhadap kinerja perekonomian dalam negeri, terutama terhadap kinerja perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor kumulatif Indonesia hingga November 2016 hanya sebesar USD130,65 miliar, turun 5,63% dibandingkan periode yang sama tahun 2015.
Kendati demikian, perekonomian Indonesia secara umum masih bergerak positif dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,02% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 4,79%.
Kinerja ekonomi tersebut masih ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga. Sektor konsumsi dan investasi memberikan sumbangan terbesar. Menurut Bank Indonesia, kontribusi investasi antara lain berasal dari kegiatan konstruksi bangunan.
Perekonomian dalam negeri pada tahun 2017 juga sempat diwarnai dengan likuditas keuangan yang ketat, terutama di perbankan, walaupun tidak berlangsung sepanjang tahun. Hal itu, antara lain disebabkan oleh antusiasme masyarakat dalam mengikuti program tax amnesty, sehingga banyak yang menarik dananya di perbankan luar negeri.
Dalam situasi yang rentan tersebut, potensi risiko dari tagihan semakin besar lantaran kinerja dunia usaha cenderung mengalami stagnasi, akibat daya beli masyarakat ikut melemah.Hal ini dapat berdampak terhadap bisnis Perseroan, mengingat salah satu unit bisnisnya bergerak di bidang perbankan.

KEBIJAKAN 
Kebijakan 
PT Cahaya Unggul Jaya(Persero) didirikan pada tahun 2018 dengan tujuan membangun dan mengembangkan pasar  sekunder perumahan di Indonesia. SMF mengemban misi dari pemerintah untuk mengalirkan dana jangka panjang dari pasar modal ke sektor perumahan melalui penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar menambah percepatan volume KPR di Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan sehingga terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah bawah.
Perseroan menyalurkan dana melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu memfasilitasi program sekuritisasi bagi lembaga penyalur KPR serta menyediakan fasilitas pembiayaan kepada penyalur KPR dengan sumber dana dari penerbitan surat utang.
Setelah beroperasi lebih dari satu dekade, Perseroan berhasil menanggulangi berbagai tantangan. Aset Perseroan tumbuh secara eksponensial serta reputasi sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sesuai dengan misi Perseroan berhasil dibangun dengan baik.
Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), strategi Perseroan tahun memasuki tahap “Memperkuat Pasar.” Fokusnya adalah melanjutkan pelaksanaan program kerja serta melakukan penyesuaian program kerja agar tercapai peningkatan kinerja. Program kerja Perseroan disinergikan dengan rencana kerja Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta persiapan infrastruktur pendukung terbentuknya Sistem informasi Pembiayaan Perumahan/HFIS (Housing Finance Information System).
Perseroan menyediakan dana jangka panjang melalui kegiatan penyaluran pinjaman yang dananya berasal dari penerbitan surat utang pasar modal untuk kemudian disalurkan ke sektor pembiayaan perumahan melalui penyalur KPR. Untuk mengantisipasi lamanya proses penerbitan surat utang, maka Perseroan menggunakan dana yang berasal dari ekuitas terlebih dahulu sebagai bridging untuk kemudian digantikan dengan dana dari hasil penerbitan surat utang sehingga terjadi kelipatan dalam penyalurannya.
Selain itu, untuk memperkuat pasar pembiayaan sekunder, Perseroan melakukan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Perseroan melihat potensi besar yang dimiliki oleh bank daerah untuk memberikan pembiayaan perumahan, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Perseroan juga berusaha meningkatkan perannya agar menjadi lebih sentral dengan menerbitkan Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) serta menjadi Guarantor Penjamin efek beragun aset yang diterbitkan. Penerbitan EBA-SP sesuai dengan Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. EBA-SP sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 juncto Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 sebagai dasar pendirian Perseroan.

DIVIDEN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jumlah dividen yang dibagikan berasal dari laba bersih yang besarnya ditetapkan dalam keputusan RUPS Tahunan menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini belum ada pembagian dividen oleh Perseroan.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Dalam menyusun prospek usaha Perseroan untuk tahun buku 2017, manajemen telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Pada faktor eksternal, misalnya terkait dengan kondisi perekonomian global yang berpotensi mempengaruhi kondisi pasar keuangan domestik. Secara umum, Bank Indonesia memperkirakan pada tahun 2017 situasi perekonomian akan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2016, walaupun masih diwarnai perlambatan di negaranegara maju. Namun pertumbuhan ekonomi negaranegara berkembang akan lebih merata, karena didorong oleh perbaikan harga komoditas. Kendati demikian, Bank Indonesia dalam laporan “Perkembangan ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional” Triwulan III-2016 mengingatkan adanya potensi risiko yang dapat menahan perbaikan perekonomian global.

Potensi masalah tersebut, antara lain:

Risiko politik dengan berlanjutnya tekanan disintegrasi Uni Eropa dan implementasi janji kampanye Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang dapat menekan kinerja ekonomi global.
Proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang tidak terjadi secara lancar.
Kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, Fed Fund Rate (FFR).
Rebalancing perekonomian Cina.
Dalam situasi seperti itu, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap stabil dengan ekspektasi pertumbuhan sebesar 5,1%. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih tinggi, yaitu 5,3%. Proyeksi yang positif ini memberikan sinyal bahwa perekonomian Indonesia akan tetap kokoh dalam menghadapi potensi risiko global. Perekonomian yang stabil akan sangat berpengaruh terhadap kinerja usaha Perseroan, mengingat bisnis Perseroan sangat sensitif terhadap kondisi makro, terutama terkait dengan pendanaan.

Dalam situasi perekonomian yang stabil, biaya yang harus dikeluarkan oleh Perseroan untuk mendapatkan dana (cost of fund) akan lebih murah dibandingkan ketika perekonomian penuh risiko. Dari sisi industri, sektor perumahan diperkirakan akan lebih bergairah pada tahun 2017. Hal itu sejalan dengan penyempurnaan kebijakan loan to value (LTV) seperti tertuang dalam Peraturan BI No. 18/16/PBI/2016 yang dikeluarkan pada Agustus 2016. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa uang muka untuk KPR di bank konvensional hanya 15%. Sementara di bank syariah sekitar 10%.

Kelonggaran pinjaman di sektor properti ini akan mempengaruhi pertumbuhan penyaluran KPR. Dengan demikian, akan terjadi perluasan kepemilikan rumah atau pasar primer yang berpotensi memberikan efek positif bagi bisnis Perseroan yang terutama bergerak di bidang pembiayaan kepada bank penyalur KPR serta sekuritisasi aset KPR. Dengan mempertimbangkan situasi ini, Perseroan telah menetapkan target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Selain kondisi eksternal yang mendukung, faktor internal berupa pengalaman dan perkembangan bisnis Perseroan merupakan indikasi yang akan mendukung pencapaian tahun 2017.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang merupakan aspek utama dari praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Sebagai upayanya untuk menjadi perusahaan yang sehat secara finansial  dan  operasional,  maka  Perseroan berkomitmen kuat untuk terus melakukan kegiatan bisnisnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG tersebut.

Komitmen Perseroan untuk menjalankan GCG dilanjutkan dengan membentuk Komite  Audit,  Komite  Manajemen  Risiko dan Satuan Pengawasan Intern Perusahaan termasuk  Pedoman  Etika  Bisnis  dan  Etika Kerja Perusahaan. Perseroan selalu berusaha memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, dan  Bursa  Efek  Indonesia  dalam  melakukan kegiatan operasionalnya, serta peraturan lainnya termasuk dalam penyusunan laporan tahunan, laporan  keuangan,  dan  laporan-laporan  lainnya yang terkait dengan kewajiban Perseroan. Sementara untuk mengatur mekanisme pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Direksi, Perseroan menyusun Pakta Direksi yang antara lain mengatur pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pada saat ketidakhadiran salah  satu  anggota  Direksi  dan  mekanisme dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Perseroan juga telah merevisi Pedoman  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  dengan mengadop  Surat  Menteri  Negara  BUMN  RI No.  PER-05/MBU/2008 tanggal  3  September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.